Postingan
Wakil Mursyid Ikhwanul Muslimin, Mahmud Izzat, telah menyatakan, menurut situs resmi organisasi, bahwa Ikhwan menentang pengadilan militer terhadap warga sipil, dengan alasan tindakan itu adalah inkonstitusional dan melanggar deklarasi PBB tentang hak asasi manusia.
Izzat mengatakan bahwa Ikhwan menjadi pihak yang paling dirugikan di masa lalu oleh pengadilan militer untuk sipil dan ratusan anggotanya telah dimasukkan ke dalam penjara sebagai akibatnya. Dia menambahkan bahwa setelah revolusi, pengadilan tersebut harus tidak ada lagi.Izzat menyatakan bahwa Ikhwan terganggu oleh kenyataan bahwa lebih dari sepuluh ribu warga sipil telah menerima hukuman penjara oleh pengadilan militer dalam enam bulan terakhir. Mereka dihukum oleh militer harus dirujuk ke penuntutan sipil, ia menambahkan.
Pernyataan Ikhwan mengatakan bahwa peran militer sebagai pelindung bangsa sangat dihargai dan bahwa perannya sebagai penguasa transisi negara harus dilakukan dengan cara politik yang sesuai; yang didasarkan pada dialog, toleransi dan menghormati kebebasan.
Kelompok-kelompok Islam sebagian besar diam mengenai peradilan militer terhadap warga sipil, sementara kelompok politik lain dan tokoh masyarakat sangat kritis terhadap hal itu. Namun, pada Selasa kemarin (16/8), calon presiden dari kubu Islam, Syaikh Hazem Abu Ismail, mengungkapkan kemarahannya atas dakwaan yang dihadapi oleh aktivis, Asmaa Mahfouz, yang menerima pengadilan militer. Dia mengutuk pengadilan militer terhadap sipil.
Ini adalah pertama kalinya Ikhwanul Muslimin mengumumkan keberatan mereka atas pengadilan militer terhadap warga sipil.(fq/alahram)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda dengan bahasa yang santun