Pilkada DKI 2012 Rawan Tersusupi Agen Asing

Jakarta adalah ibu kota negara yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan elit-elit pusat, mulai dari konteks bisnis, sosial, dan politik. Fakta ini tak bisa dihindarkan karena Jakarta merupakan barometer politik Indonesia dan campur tangan pemain politik nasional akan terasa kental. Bahkan, pada skala tertentu para agen asing juga turut bermain di dalam proses pertarungan pilkada DKI mengingat banyaknya kepentingan asing di Jakarta, khususnya dalam konteks bisnis yang mereka miliki.

Negara adidaya, Amerika Serikat (AS) maupun China diperkirakan akan ikut bermain dalam pilkada Jakarta 2012, seperti halnya pada pilkada DKI 2007. Pada pilkada Jakarta 2007 yang lalu, sebuah harian Ibu Kota memberitakan perhatian yang serius dari agen – agen intelijen Amerika Serikat dan China, mereka khawatir bahwa naiknya angka golput akan berimbas pada melonjaknya perolehan suara untuk salah satu pasangan. Berdasarkan informasi tersebut, mereka pun melakukan beberapa operasi “senyap” pada pilkada Jakarta 2007.

Situs Wikileaks juga pernah merilis bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tentang praktik politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta 8 Agustus 2007. Di sana disebutkan, politik uang berperan besar dalam semua pemilihan gubernur di Indonesia. Dalam dokumen tersebut menyebutkan, calon gubernur ketika itu, Fauzi Bowo, membeli dukungan dari tiga dari empat partai terbesar di Jakarta seharga Rp5 miliar untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Ketiga partai tersebut adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, sementara untuk 13 partai lain yang lebih kecil dibeli dengan harga yang bervariasi.

Amerika Serikat memiliki kepentingan di Jakarta yang dianggap strategis untuk menghadang kekuatan negara-negara Asia. Mantan Menneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie pernah mensinyalir bahwa peta kepemimpinan nasional telah didesain oleh pihak asing, yang juga dapat ditafsirkan bahwa kepemimpinan di Ibu Kota pun demikian. Kwik berpendapat, tidak hanya faktor ekonomi saja, tapi juga soal politik, Indonesia masih dikendalikan AS.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga jauh – jauh hari sudah mengatakan bahwa catatan terkait penyelenggaran Pilkada DKI yang akan dilangsungkan Juli 2012 adalah agar peran intelijen yang mengawasi jalannya pilkada, dimana harus bebas dari kepentingan.

Amien Rais juga pernah mengatakan bahwa ada enam syarat utama untuk memenangkan pemilihan penguasa di Indonesia (termasuk juga di Ibu Kota tentunya), enam syarat tersebut yaitu uang, massa, dukungan militer, dukungan media massa, restu Amerika Serikat (AS), dan tentunya restu dari Tuhan. Amin Rais tidak segan – segan menyebut restu Amerika Serikat (AS).

Anda bisa lihat kisruh polemik kedatangan Lady Gaga ke Jakarta yang begitu lama, tetapi kita sama sekali tidak mendengar komentar sedikitpun yang keluar dari Gubernur berkuasa Jakarta saat ini yang juga masih mau maju lagi di pilkada 2012. Apakah ini karena Lady Gaga orang Amerika Serikat ?, Negara yang paling pengaruh di Jakarta, sehingga hanya bisa dengan diam menyingkapinya? Padahal kita tahu filosofi orang jawa, kalau diam berarti setuju.  Ada juga modus pemberitaan dengan mengatakan seorang calon gubernur mengatakan munafik untuk ormas – ormas tertentu, padahal bukan dia yang mengatakan itu, tetapi kompetitornyalah yang mengatakan hal itu. Ini adalah praktik – praktek licik yang timbul karena ketakutan - ketakutan pada pihak asing. 

Sebenarnya masyarakat Indonesia juga tidak bodoh – bodoh amat, masyarakat kita sudah mengetahui indikasi ini. Hal ini terlihat dalam sebuah polling yang dilakukan tempointeraktif.com, bahwa mayoritas (55.54% setara dengan 411 responden) sepakat bahwa ada campur tangan asing dalam pemilihan – pemilihan penguasa di Indonesia. Bukan hanya campur tangan dalam masalah pemikiran/opini saja, tetapi campur tangan dalam aliran dana pun mereka mengalirkannya ke kantong – kantong calon pasangan dan juga partai pendukungnya, salah satunya adalah lewat dana hibah.

Kita semua tahu, kasus dana hibah DKI sebesar Rp 1,3 T yang belakang ini menyeruak ke permukaan. Regulasi dana hibah sudah diatur dalam Permendagri 32 Tahun 2011, dalam Permendagri tersebut, penentuan dana hibah dan bantuan sosial diputuskan oleh kepala daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Alokasi dana hibah DKI Jakarta pada tahun 2012 ini meningkat sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi bermasalah karena proses perencanaan dan alokasi dana tersebut tidak transparan dan tertutup. Dana hibah dan daftar penerima seluruh dana hibah itu pun sampai sekarang belum diketahui siapa – siapa yang memberi, siapa yang menerima, dimana alamatnya, apa badan hukumnya dan berapa besarannya. Setelah banyak desakan dari berbagai pihak barulah Kepala BPKD DKI Jakarta, Syukri Bey mengatakan bahwa "Dalam dana hibah ini, memang ada untuk Pilkada DKI Jakarta. Tapi itu untuk keseluruhan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2012 ini. Dialokasikan untuk KPUD dan Panwaslu."

Sementara Direktur LBH Jakarta, Nur Kholid menyampaikan bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye. "Beberapa kandidat khususnya incumbent mendapatkan keuntungan dalam berpotensi menggunakan dana publik untuk kepentingan kampanye DKI Jakarta," kata Nur Kholid. Nur Kholid juga menyampaikan bahwa disinyalir alokasi dana hibah yang melonjak tajam dari tahun sebelumnya adalah dana taktis untuk pemenangan incumbent dalam Pilkada DKI. Menurut Nur Kholid, dari pengalaman pilkada di beberapa daerah, terdapat modus korupsi dalam alokasi dana hibah untuk pemenangan pilkada. Diantaranya adalah lembaga penerima fiktif, lembaga penerima alamatnya sama, serta aliran dana hibah ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga dan kroni gubernur. Selain itu, modus lain yang bisa digunakan adalah dana hibah disunat serta sebagian besar penerima bantuan sosial tidak jelas.

Hal ini semua sebenarnya bisa diselidiki di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Bank Indonesia. Selain itu ada juga ada indikasi aliran dana untuk lembaga – lembaga yang terkait pemilu seperti KPU, KPUD, Panwas, LSM dan sebagainya. KPU maupun KPUD harusnya tidak takut melepaskan diri pada kepentingan asing (donor luar negeri) dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Kasus DPT Fiktif adalah kasus lama yang mulai diketahui pada pilkada 2007, muncul lagi di pemilu 2009, dan terakhir ini muncul lagi di pilkada Jakarta 2012. Sebelumnya pilkada Jawa Timur, Lampung, Kalimantan dan beberapa kota di Indonesia juga mengalaminya. Kasus ini terulang dan terus terulang dan tidak ada penyelesaiannya atau tidak akan diselesaikan sampai kapanpun, karena sepertinya sudah menjadi pesanan asing pada tiap pilkada berlangsung. 

Ikut campurnya Amerika ini karena mereka berkepentingan untuk mengendalikan kekuatan Asia, yaitu Tiongkok (China). Keterlibatan negara asing dalam proses pemilu dan pilkada - pilkada di Indonesia semakin terlihat dengan banyaknya intelijen asing yang masuk ke RI. Diperkirakan jumlah intelijen tersebut semakin meningkat ketika mendekati pemilu ataupun pilkada. Kerja AS sangat profesional, untuk menjalankan misinya di Indonesia, menurut AC Manulang (mantan Direktur Bakin) CIA telah menyusupkan 60 ribu intelijennya di Indonesia sejak sebelum pemilu maupun pilkada. Mereka - mereka adalah warga Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan intelijen di luar negeri. Lain halnya dengan pengamat intelijen Juanda yang memperkirakan jumlah intelijen asing yang ada di Indonesia saat ini lebih banyak dari angka tersebut, yakni jumlahnya mencapai 200 ribu lebih.

Mereka sangat berkepentingan dalam pemilu dan pilkada di Indonesia. Karena kepemimpinan nasional dan daerah di Indonesia akan mempengaruhi gaya politik, di mana gaya tersebut mempengaruhi hubungan internasional. Dukungan CIA itu tidak harus diketahui oleh calon pasangan, CIA tidak perlu komunikasi langsung dengan orang yang didukungnya. Siapapun yang dinilai mampu memahami apa yang diinginkan AS dalam menjalankan misinya, pasti didukung. Kerja mereka sangat rapi dan sangat rahasia.

Namanya agen, ada agen langsung ada agen tidak langsung, ada agen tidur ada agent of influenz, ada agent of penetration dan sebagainya dengan segala kriterianya. Mereka itu masuk melalui lembaga-lembaga pendidikan, partai-partai politik, LSM-LSM, wartawan, kemudian juga angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Sebagian kelompok tentara dan mantan tentara memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat.

Namun intel asing tersebut, tidak hanya orang auslander (bule), tetapi banyak juga yang inlander (pribumi). Mayoritas adalah intel dari negara adidaya, selain itu negara sekeliling atau negara tetangga juga memiliki intel di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Karena mereka pada posisi dalam kontek hubungan internasional terancam dan mengancam. Kemudian, ada lagi negara-negara yang hidup matinya, ekonominya tergantung pada Indonesia, misalnya Jepang, Tiongkok (China), karena Indonesia merupakan wilayah perempatan yang sangat strategis.

Mereka bekerja jauh – jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu,dan pilkada, mereka selalu mengamati perkembangan berita perkembangan pemilu dan pilkada, jika ada yang sesuai mereka bersuara mendukungnya jika ada yang tidak sesuai mereka mencounternya. Hal ini persis seperti yang pernah diungkapkan oleh tiga mantan Dubes Amerika Serikat Alphonso F La Porta, Edward Masters dan Mark Dion yang menyambut baik keputusan Majelis Konstitusi (MK) Indonesia yang membolehkan calon perorangan maju pada pilkada tanpa menggunakan perahu partai politik alias jalur independen,  ada apa sekelas dubes Amerika mengomentari calon pilkada di Indonesia?

Kami hanya mengingatkan untuk para kelompok intelijen gabungan yang akan mengawasi pilkada Jakarta tahun 2012 ini, mohon memperhatikan ini dan justru bukan menjadi bagian dari intelijen asing itu sendiri. Kelompok intelijen gabungan terdiri dari Kodam, BIN, Marinir, Kostrad, Kejati, dan Polda Metro Jaya yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tentu orang – orang profesional yang tidak mau menggadaikan martabat dan harga diri bangsa dan negaranya kepada agen asing.

"Andrian sulistyono" <asus09@gmail.com>