KPK telah berani melakukan pembersihan terhadap "tikus-tikus got", yang telah menghabiskan uang rakyat. Uang rakyat hanya menjadi rebutan diantara partai-partai yang ingin menggunakan dana APBN bagi kepentingan partai.
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kiamat di Irak, 107 Tewas, 287 Luka, Akibat Serangan Bom
Bagdad, Paling sedikit 107 orang tewas dalam serangan bom dan senjata di Irak, Senin.
BIADAB LA'NATULLAH
Blogger templates
Proyek Pencetakkan Al-qur'an
Jadwal Sholat Untuk DKI Jakarta
Jadwal Sholat
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi was sallam tuntunan kita, orang yang sangat kita cintai. Semua kaum muslim sepakat bahwa sholat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Ø¥ِÙ†َّ الصَّÙ„َاةَ Ùƒَانَتْ عَÙ„َÙ‰ الْÙ…ُؤْÙ…ِÙ†ِينَ Ùƒِتَابًا Ù…َÙˆْÙ‚ُوتًا
“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. [ QS. An Nisa’ (4) : 103]
Apabila Anda ingin menampilkan Jadwal Sholat ini di blog Anda, Ini caranya menampilkan Widget Jadwal Sholat di blog Anda
Silakan Pesan
Jumat, 28 September 2012
Layak DPR Menjadi Musuh Seluruh Rakyat?
KPK telah berani melakukan pembersihan terhadap "tikus-tikus got", yang telah menghabiskan uang rakyat. Uang rakyat hanya menjadi rebutan diantara partai-partai yang ingin menggunakan dana APBN bagi kepentingan partai.
Jubir Presiden: Tidak Ada Alasan untuk Lakukan Perubahan Perjanjian Damai dengan Israel
Sukses Gagalkan Konser Lady Gaga, FPI Juga Tolak Konser J-Lo
Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Front Pembela Islam (FPI) menolak secara tegas penyanyi asal Amerika Serikat (AS) Jennifer Lopez yang akan mengadakan konser di Indonesia.
"Penyanyi itu (Jennifer) banyak mengubar aurat lebih baik kita tolak karena merusak generasi bangsa," kata Ketua DPP FPI bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama Habib Muhsin Ahmad Alatas kepada itoday, Kamis kemarin (27/9).
Menurut Habib Muhsin, dalam kondisi bangsa Indonesia di tengah keprihatian dan terjadi tawuran antar pelajar tidak sepantasnya menggelar konser musik yang mendatangkan penyanyi Jennifer Lopez. "Situasi bangsa yang memprihatinkan sampai muncul tawuran antar pelajar tidak sepantasnya menggelar konser kayak gitu," ungkapnya.
Kata Habib Muhsin, kedatangan penyanyi asal AS yang banyak mengumbar aurat itu banyak mudhoratnya. "Konser penyanyi asal AS itu banyak mudhorotnya, lebih baik kita tolak, karena dapat memunculkan idola-idola yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Ini sangat berbahaya bagi bangsa," papar Habib Muhsin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jennifer Lopez atau yang akrab disapa J-Lo dipastikan akan menggelar konser di Indonesia dalam rangkaian tur dunianya yang bertajuk “JLo Dance Again World Tour” tanggal 30 November 2012 di Mata Elang International Stadium (MEIS), Jakarta.(fq/itoday)
Rabu, 26 September 2012
Dikendalikan Non Muslim, Media Group Mengidap Bias Anti Islam
...Kebetulan mereka non-muslim dan pengendali Media Grup. Para petinggi inilah yang punya peran penting mengakses berita.
‘’Kenapa tak tegas saja, Media Grup anti-Islam,’’ tandas Edy Effendi
Selasa, 25 September 2012
Merasakan Kasih Sayang, Yomima pun Memeluk Islam
Kamis, 20 September 2012
Takut diserang, Prancis akan tutup kedubesnya di negara-negara Muslim menyusul terbitnya kartun menghina Nabi Muhammad
Koran mingguan Prancis tersebut berusaha untuk menyulut api kemarahan umat Islam, di tengah-tengah ketegangan protes film yang juga melecehkan Islam, dengan menerbitkan kartun yang mereka katakan sebagai Nabi Muhammad (shalalallahu 'alaihi wa sallam) dalam keadaan telanjang.
Ketakutan, kementrian luar negeri Prancis mengumumkan bahwa Prancis akan menutup 20 kedubesnya di negara-negara Muslim Jum'at pekan ini menyusul publikasi kartun yang mengejek Nabi Muhammad (shalalallahu 'alaihi wa sallam). Prancis memilih hari Jum'at karena umumnya umat Islam menggelar demo seusai shalat Jum'at.
Publikasi yang amat memprovokasi ini juga membuat tokoh Yahudi mengeluarkan kritik kepada Charlie Hebdo, mengingat seorang sosok Yahudi ortodox juga tampil di halaman depan sedang mendorong kursiroda bersama sosok yang digambarkan sebagai Rasulullah yang berada di kursiroda.
Menurut laporan, melihat tulisan "Intouchables" disinyalir mengacu pada sebuah film pemenang penghargaan Prancis tentang seorang pria hitam miskin yang menjadi pengasuh tunadaksa jutawan aristokrat dan menjadi sahabatnya.
Editor Charlie Hebdo sendiri, dengan berani menantang dunia Islam dengan mengatakan kepada para reporter bahwa gambar-gambar, yang dicetak di halaman belakang akan "membuat terkejut bagi siapa yang ingin terkejut," seperti dikutip France24.
Pemerintah Prancis telah mengecam Charlie Hebdo dengan menerbitkan sesuatu yang bisa memicu kemarahan umat Islam, terlebih di tengah-tengah gejolak akibat film "Innocence of Muslims" yang dirilis AS.
Orang-orang telah mencoba menasehati Charlie Hebdo untuk tidak menerbitkan kartun yang menghasut kebencian itu, namun tidak digubris, nampaknya mingguan ini tidak kapok atas insiden November tahun lalu di mana kantornya dibom setelah mencetak kartun yang menghina Nabi Muhammad (shalallahu 'alaihi wa sallam) di cover depannya. (siraaj/arrahmah.com)
Selasa, 18 September 2012
Munas dan Konbes NU di Cirebon Hasilkan 4 Rekomendasi
CIREBON (VoA-Islam) - Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, sejak 15 hingga 17 September 2012, menghasilkan empat rekomendasi, diantaranya mendukung hukuman mati bagi koruptor, mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD (pilkada tak langsung), moratorium pembayaran pajak.
Rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan berbagai masalah bangsa ini sudah disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada tiga rekomendasi penting, yang merupakan isu actual, dan telah dibahas dalam rapat komisi NU. Beberapa rekomendasi tersebut diplenokan untuk menjadi keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir saat penutupan, Senin (17/9) siang, berjanji akan mengkaji semua rekomendasi yang diputuskan. Pemerintah menyatakan, satu hati dengan NU. "Rekomendasi itu bisa diteruskan ke semua lembaga negara, ke jajaran penegak hukum, patut dibaca pemuka agama, dan jangan lupa untuk keluarga besar NU sendiri," ujarnya berharap.
Putusan mengenai hukuman mati kepada koruptor ini menjadi salah satu hasil dari sidang komisi masail al Waqi'iyah.Dalam memutuskan hukuman mati ini, sempat terjadi perdebatan alot. Ada pihak yang menyatakan tidak setuju. Namun setelah dilakukan proses pengambilan suara, peserta komisi lebih banyak yang menyetujui.
Terkait peran dan upaya pemerintah menyangkut isu penistaan agama, yaitu pelecehan terhadap Islam melalui beredarnya film 'Innocence of Islam,' menurut Presiden SBY, pihaknya telah menyamapaikan kekecewaannya terhadap pelecehan tersebut, karena hal itu bisa menyulut konflik dan benturan umat beragama di seluruh dunia. “Jadi, akibat ulah orang yang tidak bertenggungjawab itu, negara juga akan dibikin repot, dan membuat dunia ini kurang tentram," tegas presiden.
Berikut, keempat rekomendasi yang ditetapkan pada Senin (17/9) tersebut antara lain;
I. Politik dan Persoalan Korupsi
Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.
Rekomendasi : Pertama, Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
Kedua, masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.
II. Persoalan Pajak
Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al-Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah al-raiyyah”, mesti mengacu pada tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).
Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat? Artinya masihkah menjadi wajib membayar pajak tersebut?
Rekomendasi: Pertama, Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;
Kedua, Pemerintah harus mengutamakan kemashlahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak; Ketiga, PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas.
III. International : Innocence of Muslims
Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol-simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film The Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.
Rekomendasi: Pertama, Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama.
Kedua, umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.
IV. Pendidikan : Nilai-nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter
Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai-nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.
Rekomendasi: Pertama, merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.
Kedua, Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minailah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).
Ketiga, nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
Keempat, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.
Kelima, Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.
Keenam, PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan. Desastian/nu.or.id/dbs
Pimpinan Anshar Al-Syariah Tunisia Berhasil Lolos dari Kepungan Aparat Keamanan
Saif Allah Benahssine, pemimpin cabang Tunisia kelompok Islam Anshar al-Syariah, menyelinap pergi setelah ratusan pengikutnya bergegas keluar dari masjid al-Fatah di ibukota Tunis, beberapa dari mereka membawa tongkat dan menciptakan kepanikan di antara pejalan kaki.
Beberapa menit sebelumnya, sekitar 1.000 polisi anti huru hara mundur sekitar 200 meter dari masjid untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan, kata saksi mata.
Selama khotbah yang dia sampaikan di masjid, Benahssine, juga dikenal sebagai Abu Iyadh, menyerukan dalam khotbahnya menuntut pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Ali Latayedh, anggota dari partai Islam yang berkuasa Ennahda.
Di dalam dan di luar masjid, para pengikut Benahssine meneriakkan "Allahu Akbar!" dan "Obama! Obama! kami juga Osama" merujuk pada pemimpin Al-Qaidah Osama bin Laden yang telah dibunuh.
"Kami tidak akan pernah menyerahkan Abu Iyadh," teriak mereka, sambil menyerukan jihad dan mengancam orang-orang Yahudi dengan slogan: "Tentara Muhammad akan kembali"
Abu Iyadh dituduh terlibat dalam protes kekerasan di kedutaan besar AS di mana empat warga Tunisia tewas dan 29 terluka. Masjid ini terletak di antara dua jalan arteri utama di ibukota, di mana sejumlah besar jamaah Abu Iyahd menjadikan masjid ini basis sebelum melakukan aksi protes kekerasan hari Jumat lalu di luar kedutaan besar AS.(fq/aby)
Seorang Terduga Provokator Kericuhan Demo di Kedubes AS Ditangkap Aparat

JAKARTA, muslimdaily.net - Aksi demonstrasi umat Islam memprotes film 'Innocence of Muslims' yang berlangsung di depan Kedubes Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Senin siang (17/9) ricuh. Seorang terduga provokator ditangkap aparat.
Selain menangkap seorang provokator, aparat kepolisian juga menangkap 3 peserta aksi demonstrasi. Dilaporkan, peserta yang ditangkap berasal dari seorang anggota Front Pembela Islam (FPI), seorang aggota Gerakan Reformis Islam (GARIS), dan seorang lagi belum diketahui identitasnya.
Terjadinya kericuhan di sela-sela aksi demonstrasi dipicu oleh tembakan gas air mata aparat kepolisian ke arah demonstran peserta aksi damai.
Akibat provokasi lemparan gas air mata dan beberapa buah batu dari pihak kepolisian, memicu emosi sejumlah peserta aksi sehingga melakukan pembalasan dengan melempari polisi dengan batu.
"Bentrok dipicu lemparan dari pihak kepolisian terlebih dahulu. Situasi menjadi chaos di depan Kedubes AS ketika tiba-tiba polisi dengan brutal menembakkan gas air mata," kata Direktur JAT Media Center (JMC), Son Hadi, yang juga berada di lokasi kejadian, kepada MuslimDaily, Senin (17/9).
Aksi demonstrasi yang dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai elemen itu awalnya berlangsung damai. Aksi yang bermula dari bundaran HI itu kemudian dilanjutkan dengan long-march menuju kantor Kedubes AS. Di depan kantor Kedubes AS, aksi dihadang oleh aparat kepolisian. Sekitar pukul 14.50 WIB, aksi damai itu kemudian ricuh.
Aksi demonstrasi itu dimaksudkan untuk memprotes Film yang berjudul "Innocence of Muslims", yang diproduksi dan disutradarai oleh Sam Bacile, seorang Israel-Amerika yang merupakan pengusaha, yang menyebut Islam sebagai "kanker". Film ini menggambarkan sosok Nabi sebagai orang bodoh, hidung belang dan membawa agama palsu. [mzf/zak/han]
*Keterangan: Terduga provokator yang ditangkap aparat kepolisian
Aksi Umat Islam Tuntut Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi (Foto)
Di Bunderan HI, aksi berlangsung tertib dan damai. Satu per satu tokoh ormas menyampaikan orasi, menyampaikan aspirasinya dan mengutuk tindakan keji pembuat film penghina Nabi itu. Hingga massa berjalan ke Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, aksi masih tertib. Bahkan long march itu dikawal oleh sejumlah polisi bersepeda motor di depan.
Keributan terjadi ketika massa sampai di depan Kantor Wapres yang sedang direnovasi. Sebagian massa mengambil jalur kanan, melawan arus kendaraan, dan melempari pagar Kedutaan Amerika dengan batu dan sejenisnya. Aksi ini dilakukan oleh sebagian kecil massa yang sudah marah dengan kelakuan Amerika. Rupanya polisi bertindak gegabah. Sedikit massa itu mereka sambut dengan tembakan peluru karet dan tembakan gas air mata. Massa mundur.
Tetapi massa lain yang berada di belakang justru maju ke depan. Bukannya melempar pagar kedutaan, mereka melempari polisi yang sudah membuat barikade. Dua kubu massa tidak dapat dikendalikan. Komandan polisi seolah kehilangan kendali atas anak buahnya, mereka tak patuh pada komando. Berkali-kali mereka menembakkan peluru karet. Inilah yang membuat massa makin marah dan terus terprovokasi. Hingga kemudian sejumlah korban luka berjatuhan dari kedua kubu.
Aksi massa mereda setelah Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath menyeru massa umat Islam untuk mundur dan bertahan. Sejumlah aktivis FPI pun kemudian menjalankan shalat ashar di bahu jalan. sebagian yang lain membersihkan batu-batuan dan pepohonan yang terlempar k tengah jalan. Hingga kemudian datang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Untung S Radjab untuk menenangkan massa.
Berikut foto-foto aksi kemarin:
ISAF akui pembantaian warga sipil Afghan di Laghman, tapi mengklaim serangan "tidak disengaja"
KABUL (Arrahmah.com) - Sebanyak 10 wanita Muslimah gugur akibat serangan udara pasukan teroris di provinsi Laghman, sementara sekitar 38 lainnya mengalami luka-luka, ISAF akui pembantaian tersebut.
Pasukan Bantuan "Keamanan" Internasional (ISAF) mengaku "menyesal" atas serangan udara pada hari Ahad (16/9/2012) di provinsi Laghman yang menewaskan warga sipil itu, ISAF menyampaikan rasa "penyesalan" kepada keluarga para korban. Namun ISAF mengklaim bahwa serangan biadab itu "tidak disengaja."
"Dengan penilaian awal atas keadaan di sekitar kejadian ini, bisa dikonfirmasi bahwa sejumlah warga sipil Afghan 'tanpa disengaja' tewas atau terluka," kata pasukan aliansi salibis itu dalam sebuah pernyataan.
"ISAF mengambil tanggung jawab penuh atas tragedi ini."
Sementara itu, menurut laporan dari Mujahidin Imarah Islam Afghanistan, serangan udara salibis tersebut dilancarkan dengan sengaja terhadap sekumpulan wanita yang sedang mengumpulkan kayu bakar di daerah gunung Nur Laam Saib di distrik Alingar di provinsi tersebut, pasukan NATO yang "buta" menganggap mereka adalah Mujahidin bersenjata kemudian menjatuhkan bom beberapa ton. Seketika 8 wanita dewasa dan 2 gadis remaja gugur dan 38 warga yang berada di sekitarnya mengalami luka-luka.
Warga Afghan yang marah akibat peristiwa ini meneriakkan slogan-slogan anti rezim boneka dan pasukan penjajah pimpinan AS, menuntut penarikan segera pasukan penjajah dari negeri mereka. (siraaj/arrahmah.com)
Jumat, 14 September 2012
KAMMI: ‘JIL Lebih Bahaya dari Teroris’
Redaksi Salam-Online –

Menurut Ilyas, justru yang paling berbahaya dan merusak bangsa Indonesia itu adalah ide-ide yang disebarkan JIL yang bahkan melebihi teroris.
“JIL lebih kejam dari teroris, sebab, JIL akan merusak pemikiran generasi muda bangsa ini,” kata alumnus Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) ini kepada itoday, Rabu (12/9/2012).
Kata Ilyas, JIL yang menyebarkan ide-ide kebebasan ala barat memunculkan perilaku seks bebas dan sangat bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. “Sekarag seks bebas merajalela, itu semua tidak terlepas dari peran JIL yang mengekor terhadap budaya barat yang salah kaprah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, JIL itu proyek sekulerisme yang berbahaya bagi masa depan bangsa dan NKRI.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktivis JIL Muhammad Guntur Romli kembali membuat blunder. Suami aktivis liberal Nong Darol Mahmada ini menuding gerakan Indonesia Tanpa JIL sebagai teroris.
Melalui akun Twitter @GunturRomli, Guntur Romli menulis: ”Di twitter, para teroris itu menulis bio-nya: Indonesia Tanpa JIL, Indonesia Tanpa Liberal
Selasa, 11 September 2012
Soal Sertifikasi Ulama, Ansyaad Mbai Akhirnya Bantah Ucapan Anak Buahnya Sendiri

"Tidak benar sama sekali. Bukan kita mensertifikasi ulama. Tolong diluruskan," kata Ansyaad seusai rapat tentang Program Nasional Radikal Terorisme di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/9/2012), seperti diberitakan Kompas.com.
Ansyaad mencoba membela anak buahnya dengan mengatakan, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris ketika acara diskusi hanya mengambil contoh negara Singapura yang membuat sertifikasi ulama untuk kepentingan deradikalisasi. Namun, tidak diusulkan untuk diterapkan di Indonesia.
Ansyaad malah menuding kelompok radikal biasa memutarbalikkan pernyataan pemerintah. "Dia mencari angle sensitif pemerintah, lalu dielaborasi untuk melegitimasi upaya pemerintah," ucapnya.
Ansyaad menambahkan, pemerintah sangat memerlukan bantuan para ulama untuk menjalankan program deradikalisasi atau meluruskan paham-pahak radikal di tengah masyarakat. Program itu, kata dia, sudah disusun bersama lintas kementerian dan agama.
"Yang terakhir itu ada surat wasiat dari Thorik. Dia sudah minta izin kepada orang tua, istrinya, keluarganya untuk direlakan mencari ridho Allah di sorga. Itu artinya siap mati. Ini lah yang perlu diluruskan. Kalau seperti itu siapa yang punya kapasitas? Bukan BNPT, bahkan bukan pemerintah. Tapi para ulama, masyarakat, civil society yang harus meluruskan itu," pungkas dia.
"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradiao, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).
BNPT sendiri sudah melakukan pengamatan langsung di kedua negara tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut mampu menekan ajaran radikal.
"Pengamatan kami, Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," kata guru besar Politik Hukum Islam UIN Alauddin Makassar itu.
Gagasan yang sama juga pernah dilontarkan oleh Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina. Nia mengusulkan Kementerian Agama agar mewacanakan perlunya sertifikasi ulama sehingga mereka mempunyai kredibilitas yang tinggi.
"Jika dosen dan guru pun bisa disertifikasi, apakah tidak mungkin juga dilakukan bagi ulama," kata Nia di Jakarta, Senin (3/8/2012), seperti dirilis Antaranews.
Menurutnya, ia ingin memberikan pandangan mengenai ide tentang sertifikasi ulama karena melihat kecenderungan Islam di Indonesia ini mengarah pada radikalisme. Misalnya, kata dia, akhir-akhir ini banyak konflik yang melibatkan pemeluk-pemeluk agama Islam.
"Saya pikir untuk mengatasi hal ini barangkali perlu diadakan semacam sertifikasi ulama itu," ungkap Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu.
PKS Nilai Usulan BNPT Ngaco dan tak Berdasar
Sementara itu, secara terpisah anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Indra, mengecam konsep sertifikasi ulama yang diusulkan BNPT. Dia menjelaskan, sebutan atau gelar kyai, ustadz, buya, tuan guru dan lainnya bagi ulama adalah gelar yang disematkan masyarakat sebagai bentuk pengakuan serta penghormatan kepada seseorang yang dinilai dan diakui keilmuan agamanya.
"Gelar tersebut datang dengan sendirinya seiring kealiman seseorang berdasarkan pengakuan masyarakat dan bukan gelar yang diberikan pemerintah," kata Indra, Senin (10/9/2012), seperti diberitakan JPNN.
Dia heran, bagaimana mungkin para ulama harus disertifikasi terlebih dahulu agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Menurut dia, bentuk-bentuk pengontrolan, pembatasan dakwah atau ceramah para ulama dalam bingkai sertifikasi merupakan sebuah konsep dan tindakan dari pemerintah yang otoriterian. "Yang artinya kita akan kembali seperti zaman orde otoriter," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Selain itu, lanjut dia, usulan sertifikasi ulama ini merupakan upaya “mengkriminalisasi-kan” pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam.
Lain halnya apabila pemerintah ingin "menciptakan ulama-ulama stempel" yang ceramah dan fatwa-fatwa hanya untuk mendukung atau membenarkan secara membabi-buta kebijakan pemerintah.
"Jadi tak tepat apabila pemerintah menentukan seseorang pantas atau tidak, berhak atau tidak berhak menyandang gelar ulama melalui sertifikasi," katanya.
Dia menilai, ide sertifikasi yang dilontarkan salah seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), merupakan lontaran yang "ngaco" dan tidak berdasar.
"Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror. Dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya upaya menyudutkan Islam, seolah-olah siar Islam yang disampaikan para ulama mrpkn sumber munculnya teorisme," kata dia.
Indra menegaskan, kelihatannya BNPT dinilai belum menemukan resep yang efektif untuk mencegah terorisme, sehingga terkadang langkah dan statemennya patut diduga ngawur yang berpotensi melahikan resistensi dari masyarakat luas yang sudah mulai sadar dengan "drama terorisme" yang terjadi selama ini.
red: shodiq ramadhan
Mahfud MD : Sertifikasi ulama itu lebih Orde baru dari Orde baru
MAKASSAR (Arrahmah.com) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md menolak keras dengan adanya usulan sertifikasi ulama yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
"Saya sangat tidak setuju. Itu sangat berbahaya. Yang boleh mensertifikasi ustad hanyalah ustad itu sendiri. Tidak boleh aparat keamanan," kata Mahfud usai menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-56 Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin, (10/9).
Menurut Mahfud, di dalam agama (Islam) ada perintah bahwa setiap orang yang mengerti (agama) walau satu ayat harus menjadi ustad, harus berdakwah. "Lalu kalau disertifikasi, semua umat Islam yang mengerti ayat harus disertifikasi. Ini sangat berbahaya sebab suatu saat bisa dipolitisasi oleh tangan orang yang salah. Ini justru lebih Orde Baru daripada Orde Baru," katanya.
Mahfud mengatakan, di zaman Orde Baru, ustad disertifikasi saat ingin melakukan khutbah salat Jumat dan hari raya. Jika saat ini ustad juga disertifikasi, maka sangat berlebihan. "Ini hanya untuk menekan masyarakat, bukan untuk membina masyarakat. Akan kita lawan," ujarnya.
Seperti diberitakan,Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris menilai sertifikasi ustadz adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal.
"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Irfan dalam diskusi Sindo Radio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9) lalu.
BNPT sendiri, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara yakni Arab Saudi dan Singapura. Hasilnya, kedua negara tersebut dinilai efektif menekan ajaran radikal.
Menurut Mahfud, jika usulan ini diundangkan, maka setiap orang yang mau berbicara dan berdakwah tidak akan dibolehkan. "Ini adalah pelanggaran HAM," katanya. Jikalau pun usulan ini diundangkan, kata dia, maka boleh jadi undang-undang ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
"Saya tidak setuju karena ustad akan diidentikan dengan teroris. Persoalan ustad yang terlibat terorisme adalah kasuistik. Ustad yang nasionalis lebih banyak ketimbang ustad yang terlibat teroris. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan oleh negara untuk memberantas terorisme," kata Mahfud. (bilal/dbs/arrahmah.com)
Senin, 10 September 2012
Muslim Rohingya di Maungdaw bertemu dengan duta AS, ungkapkan fakta yang terjadi
"Duta AS untuk Burma, Mr. Derek J. Mitchell bersama Mr. Joseph Y. Yun, yang merupakan Kepala Asisten Deputi Sekretaris di Biro Asia Timur dan Pasifik, Departeman Luar Negeri AS dan lainnya mengunjungi desa Shel Kali di selatan Maungdaw, Shweyinaye dan Nyoung Chaung, pada pagi hari ini (9/9) dan meninggalkan Maungdaw sekitar pukul 11:30," kata tetua Maungdaw.
Utusan AS tersebut juga didampingi oleh para pejabat tinggi pemerintah negara bagian Arakan, pihak berwenang kota Maungdaw Shamshul Haque dan Anam, para anggota Regional Development Association (RDA) sebagai para penerjemah.
Mereka terbang ke Maungdaw dengan menggunakan helikopter dan mendarat di desa Nyoung Chaung, mereka juga mengunjungi desa pemukim baru (Natala), Shweyinaye, dan ketika hendak kembali ke helikopter, mereka bertemu dengan seorang pria tua, warga Rohingya, yang menunjukkan keinginannya untuk berbicara kepada mereka, namun dia tidak dapat menyampaikan tentang keluhan hidup masyarakat Rohingya, karena tidak bisa berbicara bahasa Inggris.
Para penerjemah tidak memberikan penjelasan apapun tentang keluhan pria tua itu kepada utusan AS. Beruntungnya, Shamshu Islam, seorang pelajar Muslim Rohingya dari desa tersebut, bisa menjelaskan tentang situasi Muslim Rohingya di Arakan Utara kepada utusan AS tersebut. Mereka bertanya kepada Shamshu tentang desa mereka, kapan dibangun, siapa yang tinggal di desa, apakah ada sekolah dan Masjid di desa mereka dan seterusnya.
"Desa kami dibangun sejak 200 tahun lalu dan seluruh warga desa adalah masyarakat Rohingya. Ada lebih dari 7.000 orang tinggal dan semua Masjid dikunci oleh otoritas setelah kerusuhan. Kami hanya memiliki satu sekolah dasar di mana hanya mengajarkan kelas 1 hingga 4, tetapi sekarang, telah ditutup sejak 8 Juni. Rumah dan properti kami dihancurkan, dijarah dan dibakar oleh otoritas dan orang Rakhine (Buddhis) bersama-sama. Kami tidak diizinkan pergi ke pasar untuk membeli makanan bagi keluarga kami. Sekarang, kami menghadapi kekurangan makanan, dan tidak ada PBB, LSM-LSM yang memberikan kami makanan, bantuan makanan hanya sampai kepada masyarakat Rakhine. Tidak ada tempat perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di utara Arakan, semua tempat perlindungan hanya dibangun untuk orang Rakhine. Jadi, kami meminta semua masyarakat internasional untuk memberikan kami bantuan makanan, tempat perlindungan dan keamanan," katanya.
"Kami menghadapi kekerasan setiap hari dari pasukan keamanan, yang memblokade perjuangan hidup kami sehari-hari. Polisi selalu menangkapi warga Rohingya kami dengan tuduhan salah dan palsu dan mereka membantu masyarakat Rakhine untuk menyerang kami," tambahnya.
"Saya akan menghadapi banyak gangguan dari pihak berwenang karena berbicara kepada anda dan memberikan penjelasan tentang situasi masyarakat Rohingya," katanya.
Hari sebelumnya utusan AS telah mengunjungi kamp pengungsian di kota Sittwe, salah satunya kamp pengungsian Aung Mangala, Muslim Rohingya yang berada di sana menyampaikan situasi kehidupan mereka di kamp pengungsian dan selama masa-masa kekerasan secara detil. (siraaj/arrahmah.com)
Waspada!!! Ternyata Dollar Amerika Mengandung Sihir

...Kenapa kita cinta dollar? Satu, paksaan dari economic hitman Amerika. Kedua, pakai sihir.

...Di depan ada simbol-simbol illuminati, di belakang ada simbol-simbol illuminati; Novus Ordo Seclorum, 1 mata Dajjal, bintang Daud, itu seperti susuk kalau kita lihat jadi cantik, harus punya
HMI Kecam Pendukung Jokowi-Ahok yang Hina Ulama
Nasional
Demonstran meminta kepada para tim sukses Joko Widodo-Basuki T Purnama (Ahok) untuk tidak menghina ulama dan para ustadz yang mengkritik terhadap kepemimpinan Jokowi tidak amanah.
Pasalnya, tindakan para pendukung Jokowi-Ahok ini dinilai oleh HMI sebagai bentuk tindakan yang keterlaluan. Ketua Umum HMI cab Jakarta Barat, Rhezki Jovie Pratama mengatakan, sebelumnya Rhoma Irama yang dinilai menyebarkan SARA, sekarang yaitu Ustadz Yusuf Mansyur.
Menurutnya, apa yang salah dari seorang mubalig yang berdakwah dan mengingatkan umat Islam sesuai dengan sumbernya yakni al-Qur'an dan Hadits.
"Ustadz Yusuf Mansyur hanya mengingatkan jamaahnya yang ditulis dalam akun twitter, tapi tiba-tiba beliau diserang dan dihujat oleh relawan kotak-kotak dengan bahasa yang sungguh sangat menyakitkan ummat muslim, ini pemilu gaya apa?," kata Jovie di Jakarta, Minggu (9/9/2012).
Jovie menjelaskan, sebagai keluarga besar HMI meminta kepada relawan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok untuk tidak mengusik dan menganggu serta menghina ulama Islam yang sedang berdakwah dan mengingatkan ummat.
"Sebab, menganggu ulama sama saja menganggu umat Islam. Kami akan selalu berada di garda terdepan untuk membela ustadz dan ulama dalam menjalankan syiar Islamnya, apalagi sampai ulama dan ustadz kami yang notabenenya pemimpin dihujat dan dihina," tandasnya.
Untuk diketahui, Ustadz Yusuf Mansyur dalam account twitternya menulis soal pemimpin yang amanah. Hal ini dikaitkan dengan kepempinan Jokowi yang masih aktif di Wali Kota Solo, Jawa Tengah sampai 2015 mendatang.
Dalam Twiitnya tersebut langsung mendapat respon dari account yang selama ini membela Jokowi. Seperti misalnya, "@kurawa: tapi ingat tad substansi&timing anda bcr spt itu jgn pikir kita ini bodoh" yusuf hanya menjawab "wooo... Maaf ya. Maafin saya. Ga mikir gitu koq".
@asbabul_junub: Ente dibayar berapa sama Foke? ustad abal2 ente nih" kemudian dijawab dengan santai "(Maksudnya? Saya paham, pasti ttg tweet saya ya? Itu universal Pak)," balas YM sebutan nama Yusuf Mansyur
Dalam aksinya para mahasiswa ini mengenakan baju koko dan membawa spanduk serta poster, 'Jangan Hina Ustadz Kami', menyampaikan kitab suci itu bukan SARA. 'Cintai Ulama Jangan Sakiti'. 'Musuh Ulama=Musuh Kami'. 'Stop Penghinaan ustad dan ulama'. 'Jangan pojoki ulama lewat twitter'. Aksi ini cukup menarik dan menjadi perhatian para pengguna jalan.(fq/inilah)
Fadli Zon: 'Kartosoewirjo Adalah Seorang Pejuang'
Fadli Zon, politikus sekaligus sejarawan penulis buku ‘Hari Terakhir Kartosoewirjo’ mengatakan bahwa Imam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah seorang pejuang (Arab: Mujahid_red).“Kartosoewirjo itu seorang pejuang. Kita harus mendudukkan sejarah secara proporsional. Meski Kartosoewirjo mempunyai kelemahan dan kelebihan, tapi dia adalah pejuang,” demikian menurut Fadli Zon dalam peluncuran bukunya Rabu (5/9) lalu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah di bangku sekolah selama ini, Kartosoewirjo merupakan pimpinan gerakan DI/TII yang selalu dianggap sebagai seorang pemberontak NKRI.
Buku-buku sejarah SD pada tahun 80-an banyak menyatakan bahwa Kartosoewirjo merupakan seorang penjahat kemerdekaan.
Pada 7 Agustus 1949, Imam Kartosoewirjo memang memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya. Dengan militansi yang dimilikinya, Kartosoewirjo melebarkan gerakan dan pengaruhnya hingga ke sebagian Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
“Bung Tomo, bapak pahlawan perjuangan Surabaya pada 10 Nopember dan mantan menteri dalam negeri kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam sebuah buku kecil berjudul “Himbauan” yang ditulis Bung Tomo pada tanggal 7 September 1977, mengatakan bahwa Kartosoewirjo telah mendapat restu dari Panglima Besar Jendral Sudirman,” tulis seorang penulis buku.
Sebelum memproklamirkan NII, Imam Kartosoewirjo adalah orang penting dalam kementerian pertahanan RI yang pernah ditawari menjadi menteri muda pertahanan RI, tetapi ia tolak. Jabatan menteri muda pertahanan tersebut kemudian diduduki oleh sahabat beliau sendiri yaitu Arudji Kartawinata.
Imam DI/TII yang memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia itu pada akhirnya dieksekusi regu tembak dari TNI pada 12 September 1962 di Pulau Ubi kepulauan Seribu.
Soekarno menjatuhkan hukuman mati pada Kartosoewirjo. Sebenarnya, Kartosoewirjo adalah sahabat karibnya. Dulu Soekarno, Muso (Tokoh PKI) dan Kartosoewirjo sama-sama ngekos di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya.
Tapi ketiganya akhirnya memilih ideologi dan jalan yang berbeda. Soekarno menjadi nasionalis, Muso menjadi komunis, sedangkan Kartosuwiryo menjadi Islamis. Nasib Imam Kartosoewirjo pun berakhir diterjang timah panas regu tembak tentara Soekarno, mantan sahabatnya sendiri.
Konon, sebelum Bung Karno bersedia menandatangani vonis mati itu, sang proklamator berkali-kali menyingkirkan berkas eksekusi mati Imam Kartosoewirjo dari meja kerjanya. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan, Bung Karno dan Imam Kartosoewirjo adalah dua orang karib. Keduanya berguru pada orang yang sama yakni HOS Tjokroaminoto. Saat itu keduanya tinggal di sebuah rumah kontrakan milik tokoh Sarekat Islam itu.
“Di tahun 1918 ia adalah seorang sahabatku yang baik. Kami bekerja bahu membahu bersama Pak Tjokro demi kejayaan Tanah Air. Di tahun 20-an di Bandung kami tinggal bersama, makan bersama dan bermimpi bersama-sama. Tetapi ketika aku bergerak dengan landasan kebangsaan, dia berjuang semata-mata menurut azas agama Islam,” kata Soekarno dalam buku ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat’ Karya Cindy Adams, Terbitan Media Pressido. [mzf/muslimdaily]
Tidak ada kamp pengungsian bagi Muslim Rohingya di Arakan Utara
KPN mengutip laporan warga setempat yang mengatakan bahwa 300 keluarga warga Rohingya dari desa Maung Nah (Sa OH Brang) di kota Buthidaung, telah dikeluarkan dari rumah mereka dan semua harta mereka dirampas oleh pasukan keamanan, kemudian mereka diusir dari tempat mereka ke Maungdaw. Tetapi, pasukan keamanan perbatasan Burma (Nasaka) juga mengusur mereka dari sana, untuk pergi ke Buthidaung. Sekarang, mereka tinggal di desa Nan Yah Gone (Mein Gee Si) tanpa rumah atau kamp, sementara mereka tidak boleh kembali ke desa mereka.
Hal serupa juga terjadi terhadap warga Rohingya lainnya dari kota Rathidaung yang terpaksa pindah ke Maungdaw Selatan. Seorang petugas desa di Maungdaw Selatan menuturkan bahwa mereka tinggal di hutan atau di desa di bawah pohon-pohon sejak bulan lalu. Tidak ada akomodasi, seperti kemah, yang dibangun untuk mereka oleh otoritas setempat. Sementara mereka juga tidak bisa dan takut untuk kembali ke desa mereka karena alasan keamanan, sebab warga Buddhis Rakhine selalu berusaha untuk menyerang mereka, dan pasukan keamanan tidak memberikan perlindungan terhadap mereka.
Menurut laporan warga Maungdaw, pemerintah tidak memberikan bantuan terhadap Muslim Rohingya di Arakan Utara dan hanya memberikan bantuan kepada etnis Rakhine. Kamp atau tempat perlindungan yang diberikan oleh UNHCR dan LSM lainnya tidak mencukupi untuk para korban dari kalangan Muslim Rohingya, terutama di Arakan Utara, tetapi warga Rakhine di sana mendapatkan bantuan yang cukup. Hal ini menunjukkan pemberian bantuan tidak merata dan masih banyak Muslim Rohingya yang belum terjamah oleh bantuan.
Sementara itu sebagian Muslim Rohingya masih bertahan di desa mereka terus menghadapi penindasan oleh warga Buddhis, baik terhadap jiwa mereka maupun harta benda mereka. (siraaj/arrahmah.com)
















