Postingan
Jakarta
(SI ONLINE ) – Aneh tapi nyata. Itulah Indonesia. Masyarakatnya
mayoritas Islam, tetapi politisi dan tokohnya ramai-ramai menolak
syariat Islam diberlakukan secara formal. Seorang calon gubernur DKI
Jakarta dari sebuah Partai Islam, baru-baru ini diberitakan secara luas
juga tegas menolak adanya Perda Syariah.
Bahkan dengan bangganya calon tersebut menunjukkan sejumlah kepala daerah yang separtai dengannya yang juga tidak menerapkan syariat di daerah masing-masing.
Penolakan serupa datang dari mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. Menanggapi statemen seorang peserta diskusi publik di Auditorium Gedung PP Muhammadiyah, Jumat (20/4/2012) lalu, Hasyim menyatakan dengan jelas negara ini tidak perlu menerapkan syariah secara formal.
“Sebenarnya begini, tidak perlu negara bersyariah. Isinya (substansi, red) saja masukkan pasal-pasal syariah. Jika negara dilandaskan syariah, agama yang Non-Muslim pasti keberatan dong. Jadi subtansinya saja yang bersyariah, nanti kalau ada Perda Syariah nanti di NTT ada perda injil, sudah pasti itu”, kata Kiyai Hasyim Muzadi.
Kiprah partai Islam yang tidak mengajak umat pada kebangkitan juga dikritik oleh Ketua Panwslu DKI Jakarta, Ramdhansayah. “Partai Islam pun tidak mengajak pada kebangkitan, tidak menjalankan hak bagi umat, dan tidak bisa mewujudkan Islam lebih elegan dan lembut di mata publik”, katanya pada diskusi publik “Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia”, yang diadakan oleh MAKI, di Gedung Joeang 45, Senin (23/4/2012).
Rep: Mesyah Achreini
Red: Shodiq Ramadhan
Bahkan dengan bangganya calon tersebut menunjukkan sejumlah kepala daerah yang separtai dengannya yang juga tidak menerapkan syariat di daerah masing-masing.
Penolakan serupa datang dari mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. Menanggapi statemen seorang peserta diskusi publik di Auditorium Gedung PP Muhammadiyah, Jumat (20/4/2012) lalu, Hasyim menyatakan dengan jelas negara ini tidak perlu menerapkan syariah secara formal.
“Sebenarnya begini, tidak perlu negara bersyariah. Isinya (substansi, red) saja masukkan pasal-pasal syariah. Jika negara dilandaskan syariah, agama yang Non-Muslim pasti keberatan dong. Jadi subtansinya saja yang bersyariah, nanti kalau ada Perda Syariah nanti di NTT ada perda injil, sudah pasti itu”, kata Kiyai Hasyim Muzadi.
Kiprah partai Islam yang tidak mengajak umat pada kebangkitan juga dikritik oleh Ketua Panwslu DKI Jakarta, Ramdhansayah. “Partai Islam pun tidak mengajak pada kebangkitan, tidak menjalankan hak bagi umat, dan tidak bisa mewujudkan Islam lebih elegan dan lembut di mata publik”, katanya pada diskusi publik “Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia”, yang diadakan oleh MAKI, di Gedung Joeang 45, Senin (23/4/2012).
Rep: Mesyah Achreini
Red: Shodiq Ramadhan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda dengan bahasa yang santun