IRESS Tolak Penjualan Garuda

Jakarta (SI ONLINE) - Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menjual 10,88% saham Garuda Indonesia (GI) milik Bahana Sekuritas (BS), Danareksa Sekuritas (DS) dan Mandiri Sekuritas (MS) kepada seorang “pengusaha nasional ternama” dengan harga Rp 620 per lembar.

"Harga ini sekitar 17,33% lebih murah dari harga perdana GI sebesar Rp 750 per lembar. Jika hal ini dibiarkan, maka negara melalui ketiga BUMN (BS, DS dan MS) berpotensi dirugikan sebesar Rp 351 miliar!", kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dalam siaran persnya yang dikirimkan ke Suara Islam Online, Selasa (24/1/2012)

Seperti diketahui, penawaran saham perdana (Initial Public Offering, IPO) Garuda telah terlaksana pada 11 Februari 2011. Jumlah saham yang ditawarkan 6,35 miliar lembar atau 26,67% dari total saham Garuda, dengan harga Rp 750 per lembar. Dari jumlah saham itu, ternyata hanya 3.327.331 lembar saham (52,5%) yang terserap pasar, dengan total dana yang diperoleh sebesar Rp 4,751 triliun.

Menurut IRESS,  10,61% dari 26,67% saham Garuda yang bakal dilepas adalah milik Bank Mandiri (piutang kepada Garuda).  Jika terlaksana, pembagian dana hasil IPO adalah Rp 3,3 triliun untuk Garuda dan Rp 1,451 untuk Bank Mandiri. Sisa saham yang tak terjual sebanyak 3.008.406 lembar (47,5%) atau setara Rp 2,25 triliun, harus diserap/dibeli ketiga penjamin emisi. Belakangan, total saham ketiganya berkurang menjadi 2,47 miliar lembar dengan nilai (sesuai harga perdana Rp 750 per lembar) sebesar Rp 1.85 triliun.

IRESS juga menyatakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan bulan Desember 2011 yang lalu pernah menyatakan bahwa saham Garuda milik ketiga BUMN akan dijual pada level 10% di atas harga pasar. Jika mengacu pada harga penutupan saham Garuda (GIAA) kemarin (23/4/2012) sebesar Rp 630 per lembar, maka harga penjualan saham tersebut seharusnya Rp 693 per lembar. Dengan demikian, kerugian ketiga BUMN sekuritas itu (tanpa memperhitungkan cost of money) turun menjadi sekitar Rp 147 miliar.

"Jika saham saham tetap dijual pada harga Rp 620, maka kredibilitas Menteri BUMN yang sebelumnya berencana dan batal membubarkan Petral ini wajar dipertanyakan. Mengapa pemerintah begitu gampang membiarkan terjadinya kerugian negara? KKN telah kembali merebak?", tanya Marwan.

IRESS juga  mencurigai adanya persekongkolan perburuan nente dalam rencana penjualan saham Garuda kepada “sang investor ternama”, mengingat proses yang dilalui tidak transparan, tidak adanya penerimaan minat dari calon-calon pembeli dan tidak adanya proses book building. Padahal ketiga BUMN penjamin emisi telah menunjuk Morgan Stanley sebagai penasihat keuangan (financial advisor).

"Menteri Dahlan Iskan pun pernah menawarkan saham tersebut kepada lima pengusaha nasional, antara lain Anthoni Salim, Nirwan Bakrie, Rachmat Gobel dan Sandiaga Uno, tanpa kabar lebih lanjut", pungkasnya.

Rep: Shodiq Ramadhan

---

IPW : Proyek INAFIS Polri mencurigai rakyat sebagai penjahat

JAKARTA (Arrahmah.com) - Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan proyek kartu Inafis harus segera dihentikan berdasarkan 4 alasan, yang salah satunya adalah secara tidak langsung Polri mencurigai rakyat sebagai penjahat.
Sebab, salah satu item di kartu Inafis adalah catatan kriminal. Padahal, dari 250 juta rakyat Indonesia, yang terlibat kriminal tidak lebih dari 2 persen.
"Jadi, kartu Inafis terlalu mengada-ada, ngawur, dan terlalu naif mencurigai rakyat sebagai penjahat," tegas Ketua Presidiun IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers Rabu (25/4).
Dan 3 alasan lainnya mengapa proyek tersebut harus dihentikan diantaranya ialah   pertama, yakni kartu Inafis tidak bermanfaat karena sudah ada e-KTP, SIM, dan paspor yang mengakomodasi berbagai data warga. Kedua, proyek ini tidak transparan. Sebab, walaupun menghabiskan anggaran Rp 43,2 miliar, tapi Polri tidak mengungkapkan pemenang tendernya.
"Jadi, ada empat alasan, kenapa proyek ini harus dihentikan," kata Neta.
Terakhir, kartu Inafis mencontoh sistem kepolisian Amerika Serikat, di mana organisasi kepolisiannya berada di bawah Departemen Dalam Negeri.
 "Sepertinya, lewat kartu Inafis, ada upaya dari elit Polri untuk mendorong reposisi kepolisian ke bawah kordinasi Depdagri, di mana Mendagri-nya adalah orang dekat Presiden SBY," ungkapnya.
Dengan melihat berbagai keanehan pada keempat alasan tersebut, IPW mendesak agar proyek kartu Inafis segera dihentikan kendati tender proyek tersebut diikuti 29 perusahaan. (bilal/arrahmah.com)

Kementerian Agama Siap Beli Pesawat Haji

Jakarta (SIONLINE)- Demi efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang, Kementerian Agama berencana akan membeli pesawat sendiri untuk mengangkut jamaah haji Indonesia, sehingga penggunaan pesawat sewaan Garuda dan Saudia bisa dikurangi dan biaya perjalanan haji haji  akan lebih murah.

Menjawab pertanyaan Suara Islam Online seusai membuka Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat di Kemenag, Rabu (25/4), Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui, pembelian pesawat untuk mengangkut jamaah haji Indonesia sekarang sedang dalam pembahasan oleh Kemenag.

“Jika nanti Kemenag jadi memiliki pesawat sendiri untuk mengangkut jamaah haji, maka wajib ada dua persyaratan. Pertama, harus ada jaminan biaya untuk membeli pesawat nantinya akan kembali bahkan memperoleh keuntungan. Kedua, harus ada jaminan dana yang dipakai untuk membeli pesawat lebih menguntungkan daripada jika dana tersebut disimpan dalam bentuk Sukuk (surat berharga syariah) yang disebut ‘manfaat’. Sebab jika sama atau malah lebih kecil keuntungannya, maka kita akan rugi memiliki pesawat haji sendiri,” ujar Menag Suryadharma Ali.

Menurut Menag, nantinya pesawat haji milik Kemenag itu akan dikelola oleh Garuda yang sudah berpengalaman dalam mengoperasikan pesawat, bahkan nantinya akan disewakan kepada Garuda secara komersial jika diluar bulan haji, sehingga Kemenag akan memperoleh keuntungan secara finansial dalam tahun-tahun berjalan. Sedangkan untuk dana pembelian pesawat haji, bisa diambilkan dari Dana Abadi Umat (DAU) yang sekarang mencapai Rp 2 triliun atau dana awal setoran jamaah haji yang sekarang sudah mencapai  Rp 30 triliun lebih,” ungkap Menag Suryadharma Ali.

Dikatakannya, dana sebesar Rp 30 triliun lebih itu sekarang ditempatkan secara khusus di Kementerian Keuangan berupa Sukuk dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Padahal tahun depan dana tersebut tidak dipakai bahkan dalam lima tahun mendatang belum tentu dipakai. Maka dana itulah yang nanti akan digunakan untuk membeli pesawat haji.

Mengenai maskapai penerbangan yang memenuhi syarat untuk mengangkut jamaah haji tahun ini, Menag Suryadharma Ali menegaskan sudah diputuskan oleh Kemenag dan Kemenhub, yakni Garuda dan Saudia. Sedangkan Batavia Air dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Menag berdalih pemerintah tidak ingin berspekulasi karena ini menyangkut keselamatan jamaah haji Indonesia yang begitu banyak dan jarak penerbangan yang sangat jauh.

“Pemerintah tidak melakukan monopoli, sebab ini menyangkut nyawa jamaah haji dan pemerintah tidak ingin berspekulasi. Karena memang persyaratannya cukup berat seperti kondisi pesawat, jenis pesawat, perawatan pesawat dan sebagainya,” tegas Ketua Umum DPP PPP tersebut.  (*)

Rep: Abdul Halim

FITRA : INAFIS proyek menghambur-hamburkan uang rakyat

JAKARTA (Arrahmah.com) - Sebuah LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta komisi III DPR untuk menghentikan proyek pengadaaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri.  Karena proyek ini dinilai  akan semakin memboroskan anggaran negara tanpa manfaat yang jelas.
"Segera hentikan, ini proyek hanya menghambur-hamburkan uang pajak rakyat saja," kata Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi melalui rilisnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/04).
Lanjut Ucok, proyek Inafis ini hanya akal-akalan yang dilakukan oleh polisi untuk meningkatkan keuangan mereka.
"Dari alokasi anggaran, Inafis hanya program proyek-proyekan buat pejabat polisi untuk menambah tambahaan penghasilan saja," imbuhnya.
FITRA merilis beberapa data terkait proyek tersebut, yaitu alokasi anggaran inafis tahun 2012 pada APBN 2012 diperkirakan sebesar Rp46.1 miliar. Adapun alokasi anggaran yang ditenderkan atau HPS (harga perkiraan semestara)   sebesar Rp45.2 miliar (45.267.748.850).
Alokasi tender tersebut ditujukan untuk dua hal berikut.  Pertama, pengadaan peralatan penerbitan inafis card dan inafis card clien berserta bahan baku inafis card sebesar Rp.41.9 miliar (41.968.637.000). Kedua, Pengadaan barang pakai habis bahan pendukung penerbitan inafis sebesar Rp.1.2 miliar (1.221.245.850) 3). Jasa sewa jaringan V-SAT IP inafis MOBILE sebesar Rp.2 milaiar (2.077.866.000).
"Setelah inafis selesai, dan diterapkan kepada pubik, maka publik harus membeli kartu inafis ini, dan pembelian kartu inafis oleh masyarakat, apakah polisi sudah mulai menjadi institusi bisnis," tandas Ucok.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 4000 masyarakat wilayah DKI Jakarta tercatat mendaftarkan diri untuk memiliki kartu Inafis ini, kartu tersebut rencananya akan dikenai biaya kepada masyarakat. Polri sendiri masih mengejar  5000 orang sebagai target pertama pendaftaran kartu tersebut. (bilal/arrahmah.com)

Ibrahim Ash-Sha'igh: Berani Berkata Benar di Hadapan Penguasa Zalim

Berdakwah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zhalim memang tidak mudah. Konsekwensi dari mulai dipenjara, disiksa maupun dibunuh adalah resiko yang harus diterima. Namun demikian Rasululullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang syahid di kalangan para da’i yang tetap tegas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zhalim.

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ

Penghulu para Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di hadapan penguasa zhalim lalu ia menyuruhnya dan melarangnya, lalau pemimpina itu membunuhnya. (Hadits Shahih dalam Mustadrak ‘ala shahihain, imam Al Hakim no. 4884).

Dalam hadits yang lain ditegaskan:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Jihad yang paling afdhal adalah berkata benar di hadapan pemimpin zhalim (H.R. Abu Dawud no. 4344, Ibnu Majah no. 4011, dishahihkan oleh Syaikh Al Bani).

Sekelumit kisah Ibrahim bin Maimun Ash Shai’gh berikut ini adalah contoh di kalangan ulama salafus shalih yang tak tianggal diam melihat kemunkaran yang dilakukan seorang pemimpin, meskipun di zamannya masih berdiri kekhilafahan.

Ibrahim Ash Shai’gh adalah ulama perawi hadits dan sahabat imam Abu Hanifah. Ia hidup di masa pemerintahan khilafah Bani Abbasiah Abu Ja’far al Manshur.  Berikut ini kisah beliau yang dikutip sebagian ulama sebagai ibrah.

Abdullah Ibnul Mubarak berkata, “ketika Abu Hanifah mendengar kabar kematian Ibrahim Ash Shai’gh, ia menangis sampai kami khawatir ia akan mati. Kami lalu menungguinya. Ia lalu berkata, demi Allah ia adalah orang yang cerdas. Sungguh aku sudah takut hal ini akan terjadi. Aku bertanya, apa sebabnya? Ia menjawab; ia pernah datang kepadaku dan bertanya. Ia adalah orang yang sangat berani mengorbankan diri untuk menaati Allah. Dia adalah orang yang sangat wara’. Aku pernah memberinya sesuatu lalu ia bertanya padaku. Jika tidak ridha ia tak mau mencicipinya.

Ia bertanya padaku tentang amar ma’ruf nahi munkar sehingga kami sepakat bahwa hal itu merupakan salah satu kewajiban dari Allah. Ia berkata padaku; ulurkan tanganmu sehingga aku berbaiat padamu lalu dunia menggelapkan aku dengannya. Aku bertanya padanya; mengapa? Ada yang mengajakku pada hak Allah kemudian engkau menolaknya. Aku berkata kepadanya, jika hanya satu orang yang melakukannya, ia akan terbunuh dan urusan manusia tidak lebih baik, tetapi jika ada para penolong yang shalih dan seorang laki-laki yang memimpinnya, amanah atas agama Allah tidak berubah.

Abu Hanifah berkata; akibatnya setiap kali bertemu denganku , ia menagihku seperti menagih hutang. Setiap kali bertemu denganku, ia menagihku. Aku katakana padanya; hal ini tidak cocok dilakukan sendirian. Para Nabi tidak mampu melakukannya sehingga mendapatkan jaminan dari langit. Kewajiban ini tidak sama dengan kewajiban lainnya, bisa dikerjakan sendirian. Jika kewajiban ini dikerjakan sendirian, berarti ia menyerahkan darahnya dan kehormatannya untuk kematian.

Aku takut jika ia mempersilahkan dirinya untuk kematian dan jika ia terbunuh, tidak ada orang yang akan sanggup mempertaruhkan dirinya.

Lalu ia pegi ke Morow, tempat Abu Muslim Al Khurasani. Di sana ia berbicara dengan kalimat yang berat lalu ia ditangkap. Ulama Khurasan dan para ahli ibadahnya lalu berkumpul untuk melepaskannya. Mereka lalu menjenguk dan menasehatinya.

Ia berkata kepada Abu Muslim, aku tidak menemukan sesuatu yang dapat aku gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala yang lebih utama daripada berjihad melawanmu dan dan tidak sekedar melawan dengan lisanku, tidak dengan kekuatan tanganku, tetapi Allah melihatku bahwa aku membencimu. Abu Muslim lalu membunuhnya.

Kisah Ibrahim Ash Shai’gh di atas terdapat dalam kitab Ahkamul Qur’an (jilid II, hal 319), yang ditulis oleh Imam Al Jashash.

Para ulama telah mengambil ibrah dari kisah tersebut tentang bagaimana seharusnya berdakwah. Apalagi kisah di atas begitu tepat jika ditarik dalam kondisi kekinian, mengingat pemimpin negeri kaum muslimin di banyak tempat bukan lagi sekedar zhalim tetapi sudah menjadi thaghut.

Diantar ulama yang menyertakan kisah tersebut dalam tulisannya adalah Dr. Taufiq Al Wa’i dalam kitabnya Ad Da’wah Ilallah. Pada intinya ia menjelaskan bahwa kisah antara Imam Abu Hanifah bersama sahabatnya Ibrahim As Shai’gh merupakan contoh kongkrit dikalangan para ulama, bahwa ada di antara mereka yang dalam berdakwah memilih rukhshah (sesuatu yang dibangun di atas udzur) seperti Abu Hanifah maupun ‘azimah (sesuatu yang dibangun tanpa ‘udzur) seperti Ibrahim Ash Shai’gh.

Sementara Asy Syahid (kama nahsabuhu insya Allah) Syaikh Abdullah Azzam dalam kitabnya Hukumul ‘Amal Fi Jama’ah mengutip kisah di atas dengan bab yang diberi judul wa abu hanifah yara dharuratal ‘amal jama’i wal iltiqa ‘ala rajulin shalih.

Dari judul yang dikemukakan sudah dapat dicerna pesan Syaikh Abdullah Azzam di mana ia menekankan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kisah tersebut akan pentinganya suatu amal jama’i yang dipimpin seorang amir yang shalih dalam rangka dakwah, amar ma’ruf nahi munkar. [Ahmed Widad/voa-islam.com]

Ramai-ramai Menolak Syariah

Jakarta (SI ONLINE ) – Aneh tapi nyata. Itulah Indonesia. Masyarakatnya mayoritas Islam, tetapi politisi dan tokohnya ramai-ramai menolak syariat Islam diberlakukan secara formal. Seorang calon gubernur DKI Jakarta dari sebuah Partai Islam, baru-baru ini diberitakan secara luas juga tegas menolak adanya Perda Syariah.

Bahkan dengan bangganya calon tersebut menunjukkan sejumlah kepala daerah yang separtai dengannya yang juga tidak menerapkan syariat di daerah masing-masing.

Penolakan serupa datang dari mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi. Menanggapi statemen seorang peserta diskusi publik di Auditorium Gedung PP Muhammadiyah, Jumat (20/4/2012) lalu, Hasyim menyatakan dengan jelas negara ini tidak perlu menerapkan syariah secara formal.

“Sebenarnya begini, tidak perlu negara bersyariah. Isinya (substansi, red) saja masukkan pasal-pasal syariah. Jika negara dilandaskan syariah, agama yang Non-Muslim pasti keberatan dong. Jadi subtansinya saja yang bersyariah, nanti kalau ada Perda Syariah nanti di NTT ada perda injil, sudah pasti itu”, kata Kiyai Hasyim Muzadi.

Kiprah partai Islam yang tidak mengajak umat pada kebangkitan juga dikritik oleh Ketua Panwslu DKI Jakarta, Ramdhansayah. “Partai Islam pun tidak mengajak pada kebangkitan, tidak menjalankan hak bagi umat, dan tidak bisa mewujudkan Islam lebih elegan dan lembut di mata publik”, katanya pada diskusi publik “Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia”, yang diadakan oleh MAKI, di Gedung Joeang 45, Senin (23/4/2012).

Rep: Mesyah Achreini
Red: Shodiq Ramadhan

DPP Gafatar Akui Ketua Umumnya Pernah Terlibat Aliran Sesat

JAKARTA (voa-islam.com) - Maraknya pemberitaan akhir-akhir ini tentang keresahan warga di sejumlah daerah terhadap kesesatan ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), memotivasi jurnalis voa-islam.com melakukan konfirmasi kepada pengurus DPP Gafatar.

Situs resmi Gafatar memuat alamat DPP Gafatar beserta nomor telepon, berdasarkan informasi tersebut  voa-islam.com menghubungi pengurus DPP Gafatar melalui sambungan telepon pada hari Selasa (10/04/2012).

Dari ujung telepon, seorang pengurus DPP Gafatar bernama Mubin lalu menyapa tanpa salam. Saat dikonfirmasi benarkah Mahful Muis Tumanurung adalah ketua umum DPP Gafatar? Mubin pun membenarkan bahwa Mahful Muis Tumanurung adalah ketua umum Gafatar yang dulu pernah terlibat dalam aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah.

Seperti pemberitaan di beberapa media Mahful Muis Tumanurung yang memiliki nama baiat Imam Hawary adalah mantan Ketua Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Nabi Palsu Ahmad Mushoddeq wilayah Sulawesi Selatan (Makasar) yang sempat ditangkap dan diadili.

Selanjutnya Mubin juga mengakui bahwa anggota Gafatar merupakan mantan pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah. “kalau anggota-anggota memang ada beberapa yang dulu pengikut itu,” tuturnya.

Adapun terkait keresahan warga Gowa, Sulawesi Selatan yang mendesak pembubaran Gafatar karena melarang shalat, ia menyatakan tidak memepermasalahkan keyakinan yang dianut seseorang karena Gafatar adalah ormas yang bergerak di bidang sosial budaya.

Sementara itu pengamat aliran sesat, ustadz Hartono Ahmad Jaiz saat dihubungi voa-islam.com, Selasa (10/04/2012) juga membenarkan bahwa Gafatar adalah penjelmaan dari Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Mushoddeq. “ya, yang dulu Ahmad Mushoddeq itu,” tandasnya. [Ahmed Widad]

Promosikan produk anda voa-i

Anggota DPRD Gowa Dukung Warga & Ormas Islam Bubarkan Sekte Gafatar

GOWA (voa-islam.com) - Desakan warga muslim Gowa dan ormas Islam kepada pemerintah untuk membekukan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat dukungan banyak kalangan, termasuk anggota DPRD Gowa. Melalui Komisi IV DPRD Gowa, mereka mendesak Pemkab Gowa untuk secepatnya menindaklanjuti permintaan pembekuan Gafatar.

“Saya kira memang pemerintah sudah harus mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan Gafatar. Semua kan sudah jelas, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa itu sudah sangat jelas, Jika keberadaan Gafatar itu memang sesat,” cetus Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asrul Makkaraus kepada wartawan di ruang komisinya, Kamis (12/4/2012).

Asrul menegaskan, jika Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) harus bertanggungjawab dengan penyimpangan Izin yang dilakukan Gafatar. Apalagi, kata dia, keberadaan Gafatar di Gowa berkat izin dari Kantor Kesbang.

Minimal yang harus dilakukan Kesbang secepatnya, kata dia adalah mencabut izin Gafatar. Informasi yang diterima Asrul, Gafatar itu sudah ada di Gowa sejak tahun 2011 lalu.

“Bakesbang harus cabut izinnya dan bubarkan Gafatar itu. Jadi Sikap Kesbang harus jelas, jangan dia melihat persoalan ini,” kata Asrul diamini Sekretaris Komisi IV, Tajuddin.

Lebih lanjut, Asrul mengungkapkan, terkait dengan kontroversi keberadaan Gafatar, sebenarnya Komisi IV sudah pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak diantaranya Kementerian Agama RI Gowa, Dinas Sosial Bidang Keagamaan, MUI dan juga Bakesbang. Pada pertemuan itu, sebut Asrul, MUI memang mengungkapkan jika aktivitas yang dilakukan Gafatar ditemukan menyimpang. Waktu itu, lanjut Asrul, MUI menyampaikan jika ditemukan 10 kriteria ajaran Gafatar yang sesat.

“Makanya sekali lagi kami minta Bakesbang harus tegas. Cabut Izin aktivitas Gafatar. Toh, jika memang sudah dicabut tapi Gafatar masih melanjutkan aktivitasnya, berarti itu sudah pelanggaran hukum. Bukan apa, kita tidak ingin terjadi apa-apa. Apalagi masyarakat sudah gerah bahkan mengancam akan mengambil tindakan sendiri terhadap Gafatar jika pemerintah masih saja tidak peduli,” ketusnya.

Kemenag RI Gowa melalui Kasi Urais, Jamaris, saat dihubungi terpisah kemarin mengungkapkan jika pihaknya kembali akan melakukan rapat lanjutan tadi malam untuk membahas tentang keberadaan Gafatar. [Widad/ckrw]

Gafatar Sama Sesatnya dengan Al-Qiyadah Buatan Nabi Palsu Moshaddeq

JAKARTA (voa-islam.com) - Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ternyata merupakan wajah lain dari sebuah sekte sesat Al Qiyadah Al Islamiyah yang dulu dipimpin Nabi Palsu Ahmad Mushoddeq. Pantas saja umat Islam di beberapa daerah resah dan mendesak pembubaran Gafatar.

Sekte ini sebelumnya pernah berganti nama menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar) dan sekarang untuk menutupi kesesatannya mereka menggunakan topeng ormas Gafatar yang kegiatannya seolah hanya berkhidmat pada urusan sosial, budaya atau pendidikan agar bisa diterima masyarakat.

Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat Ustadz Abu Deedat Syihab, MH menyatakan bahwa Gafatar merupakan penjelmaan aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah yang sebelumnya bernama Al Qiyadah Al Islamiyah lalu menjadi Komunitas Millah Abraham (Komar) pimpinan Ahmad Mushoddeq, hal ini terlihat dari para deklaratornya yang merupakan penganut sekte sesat tersebut.  

Gafatar itu komunitas millah abaraham. Mereka itu mengubah nama, dulu Al Qiyadah Al Islamiyah (Pimpinan Nabi Palsu Ahmad Mushoddeq), diganti jadi Komar (Komunitas Millah Abraham)

“Gafatar itu komunitas millah abaraham. Mereka itu mengubah nama, dulu Al Qiyadah Al Islamiyah (Pimpinan Nabi Palsu Ahmad Mushoddeq), diganti jadi Komar (Komunitas Millah Abraham), bulan Januari 2012 lalu mereka mendeklarasikan dengan nama ormas namanya Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), tapi jauh sebelum itu saya sudah mendapat kabar dari salah seorang pengikut Mushoddeq yang sudah taubat bahwa mereka akan berganti nama menjadi GFN atau Gafatar, akhirnya deklarator-deklaratornya semua orang-orang komunitas millah Abraham,” tuturnya kepada voa-islam.com, Senin (9/4/2012).

Menurutnya Gafatar tetap menganut ‘aqidah sesat yang dikembangkan Mushoddeq lalu mencoba melegalkan diri dalam bentuk ormas sebagai strateginya.

“Aqidah mereka tidak berubah, jadi supaya legal strateginya diganti dengan model ormas. Bahkan sudah banyak pengikutnya di daerah Bekasi Utara dan sudah banyak korban-korbannya yang melapor kepada kita,” ungkap peneliti aliran sesat tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP Gafatar mengakui jika Ketua Umumnya Mahful Muis Tumanurung pernah terlibat aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Nabi Palsu Ahmad Mushoddeq. Mahful dengan nama baiat Imam Hawary pernah ditangkap dan diadili sebagai pimpinan Al Qiyadah Al Islamiyah wilayah Sulawesi Selatan.

Selain itu Abu Deedat juga mengingatkan umat Islam harus waspada sebab ormas Gafatar dengan berkedok kegiatan sosial telah mendompleng Palang Merah Indonesia (PMI) untuk masuk ke tengah masyarakat.

“Di beberapa daerah termasuk di Jakarta mereka banyak mendompleng dengan kegiatan PMI, donor darah, aksi sosial sehingga banyak orang yang tidak paham,” tandasnya. [Ahmed Widad]

Wakapolres Tasikmalaya: Pihak Ahmadiyah Memicu Kemarahan Massa

TASIKMALAYA (voa-islam.com) - Wakapolres Tasikmalaya Kompol Mahyudin membantah pihaknya tak sigap dengan terjadinya insiden pengerusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat pagi (20/4/2012).

Sebetulnya kepolisian sudah tahu akan ada kedatangan massa namun kesepakatan awal adalah aksi berupa penyegelan saja. Polisi menganggap bahwa pengrusakan yang terjadi kemarin lusa dipicu oleh pernyataan provokatif pihak Ahmadiyah yang menilai larangan penggunaan rumah ibadah mereka cuma imbauan personal.

“Pengrusakan ini dipicu oleh pernyataan pihak Ahmadiyah sehingga memicu kemarahan massa. Kami bukan kecolongan, karena kesepakatan awal (dengan massa penyerang) adalah penyegelan saja,” kata Kompol Mahyudin, seperti dikutip rakyatmerdekaonline.com, Sabtu (21/4/2012).

Sesaat sebelum terjadinya pengrusakan, dari organisasi massa Islam itu telah meyatakan akan ada aksi penyegelan masjid sebagai peringatan terakhir. Namun belum selesai memberikan pernyataan, ternyata puluhan orang yang terprovokasi langsung melakukan pengrusakan hingga tidak bisa dihentikan meskipun polisi di TKP. [Widad/ rmol]

Dipaksakan, Depok "Gagal" Cetak Rekor Muri One Day No Rice

Depok (Voa-Islam) – Tak biasanya Jalan Cilodong, Depok, yang memiliki ruas jalan sempit macet total. Terlihat antrian panjang mobil yang membawa 24.520 pelajar  Depok untuk mengikuti program  One Day No Rice di lapangan tembak Kartika Kostrad, Cilodong, Depok, Ahad (22 /4).
Meski mendapat rekor MURI, Program One Day No Rice terkesan dipaksakan oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. Beberapa siswa yang mengikuti acara tersebut terlihat pingsan, karena kelelahan mengikuti kegiatan tersebut. Sebagian warga Depok menilai, program One Day No Rice, tak lain adalah ambisi Nur Mahmudi Ismail untuk membukti dirinya mampu mencetak rekor dunia "Makan Makanan Lokal Non-Beras dengan Peserta Terbanyak".
Boleh dibilang, rekor MURI itu gagal. Buktinya, ketika ditanya kepada pelajar yang mengikuti acara tersebut, sebelum datang ke acara ini kalian sudah sarapan di rumah? “Sudah!’ katanya. Memang sarapan apa? “ Sarapan Nasi Uduk,” kata siswa SD itu. Sedangkan yang lain menjawab, “Sarapan Lontong Sayur.” Rupanya pelajar SD itu tidak sadar, bahwa Lontong sayur dan nasi uduk adalah bagian dari nasi.
Deputi Manager Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) Damian Awan Rahargo mengatakan, acara ini adalah yang pertama di dunia. "Saya yakin ini belum dilakukan oleh negara mana pun di dunia," katanya saat membacakan rekor untuk acara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan superlatif, yakni jumlah untuk jenis makanan pengganti, maka MURI menganugerahkan program satu hari tanpa nasi tersebut untuk rekor dunia. "Dengan ini, MURI menyatakan program ini pantas mendapat rekor dunia," katanya.
Damian mengatakan rekor yang sama pernah diraih oleh daerah Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah, dengan acara makan singkong terbanyak. Saat itu, lebih dari 10 ribu orang makan makanan dari singkong dan tercatat sebagai rekor MURI 2010. "Sekarang mereka sudah ditumbangkan oleh Kota Depok," katanya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan acara yang melibatkan hampir seribu guru ini dalam upaya mensosialisasikan program tersebut di dunia pendidikan. Mahmudi juga berterima kasih kepada MURI yang telah menganugerahkan rekor dunia kepada Depok. "Mudah-mudahan, dengan rekor ini, akan memotivasi tercapainya program kami," katanya.

Menurut Mahmudi, sebenarnya para guru dan orang tua siswa telah menerapkan makan makanan tanpa beras. Tapi memang tidak ada upaya untuk memberdayakan makanan tersebut. "Kalau makan singkong dan ubi saja, mereka sudah biasa, tapi maksud kami, makanan lokal itu didampingi lauk-pauk dan gizi lain," katanya.

Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang datang dari berbagai wilayah Kota Depok tadi pagi membawa bekal singkong, ubi, dan kentang bersama kawan-kawannya untuk disantap. Semoga saja, ini bukan ajang serimonial semata, hanya karena ambisi Nur Mahmudi untuk mendapat rekor MURI "Makan Makanan Lokal Non-Beras dengan Peserta Terbanyak". Desastian

Persulit Izin Madrasah, Gubernur DKI Fauzi Bowo Diprotes Menteri Agama

JAKARTA (voa-islam.com) – Jalan Fauzi Bowo untuk menjadi Gubernur DKI kedua kali tidaklah mulus. Cagub incumbent yang biasa disapa Foke ini makin akrab dengan  berita tak sedap. Usai membuat heboh dengan foto pose “Foke Fuck” bersama artis perempuan di Jakarta Pusat, Ahad (15/4/2012), ia dipersoalkan Menteri Agama. Gubernur yang pernah sekolah di SD Katolik Bellarminus dan Kolese Kanisius Jakarta ini dianggap mempersulit perizinan madrasah.

Setahun sudah nasib bangunan Madrasah Aliyah (MA) Al-Falah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu tersendat. Gedung sekolah yang berada di tengah pemukiman tersebut sesungguhnya telah memenuhi berbagai persyaratan, namun hingga kini tak kunjung tuntas. Beberapa ruang belajarnya terbengkalai. Bahkan, terkesan tak aman untuk kegiatan belajar mengajar.

...Gubernur yang pernah sekolah di SD Katolik Bellarminus dan Kolese Kanisius Jakarta ini dianggap mempersulit perizinan madrasah...

Kondisi itu membuat Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali merasa perlu segera turun tangan. “Saya akan segera mengirimkan nota keberatan ke Pemerintah Jakarta. Kebijakan gubernur tersebut membuat nasib MA Al-Falah tak menentu,” ujar Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali saat meninjau pelaksanaan ujian nasional (Unas) di MA Al-Falah, Jakarta, Selasa (17/4).

Menurutnya, kebijakan Gubernur Jakarta itu sangat tak mendasar. Kondisi bangunan yang sudah layak dan mendapat perhatian masyarakat sekitar sebaiknya didahulukan. Izin bangunnya dipermudah. Apalagi, jumlah peserta didik di MA Al-Falah ini cukup banyak. Maka sangatlah cukup beralasan jika izin bangunan sekolah tersebut dipermudah.

“Lagi pula bangunan itu kan sekolah. Tidak berorientasi bisnis, kenapa musti dipersulit?” ujar Ketua Umum DPP PPP ini.

Suryadharma mengatakan, penundaan izin bangunan tersebut sudah berlarut-larut. Dalam waktu setahun saja tidak juga kunjung selesai. Dia meminta Pemprov Jakarta bisa lebih realistis memperlakukan kebijakan, terutama pada persoalan pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tidak mempersulit izin bangunan madrasah.

“Dari informasi yang saya terima, madrasah ini sangat baik prestasinya. Sudah lama pula berdiri. Tapi saat penambahan lokal belajar, tak mendapatkan izin bangunan,” ungkapnya. [taz/jpn]

Kasus 'Fuck You' Fauzi Bowo Akan Dilaporkan Ke MUI dan Psikolog

JAKARTA (voa-islam.com) - Aksi “Foke Fuck” pada Ahad (15/4/2012) di sebuah acara Pasar Besar & Motor Seken di Senayan, Jakarta Pusat, bersama sekelompok group band, mengundang keresahan masyarakat.

Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), menilai prilaku Gubernur DKI Fauzi Bowo dengan mengacungkan jari tengah tersebut, telah melanggar etika sebagai seorang pemimpin. Sikap Foke juga dianggap amoral, sehingga IBSW akan melaporkannya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami akan laporkan itu ke MUI untuk mempertanyakan sikap Foke tersebut, kalau di kamar tidak apa-apa tapi ini diranah publik sehingga harus dilaporkan di ranah publik," kata Pimpinan IBSW, Nova Andhika, dalam konferensi pers di Anomali Caffe, Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Sementara, lanjutnya, publik internasional memaknai aksi pengacungan jari tengah adalah sebagai simbol alat kelamin.

“Sedangkan publik internasional memahami aksi mengacungkan jari tengah sebagai ungkapan seronok simbol alat kelamin, ” ujar Nova melanjutkan.

Nova menilai pembelaan diri yang diungkapkan oleh Foke di beberapa media massa Senin (16/4/2012) lalu, sangatlah tidak masuk akal.

“Melalui Juru Bicara Pemprov DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengklarifikasi bahwa tindakan mengacungkan jari tengahnya adalah sebagai sikap yang hanya mengikuti gaya pemenang dan tidak mengerti apa-apa,” Ujar Nova,

“padahal beliau sering berpergian ke luar Negri, dan beliau mengambil studi di Luar Negri, tentu memiliki pemahaman yang mapan atas pergaulan international terkait arti dari sikap mengacungkan jari tengah, dan saya rasa simbol seperti itu sudah tidak asing lagi, baik untuk anak-anak jaman sekarang maupun puluhan tahun yang lalu,” tegas Nova Melanjutkan.

Sikap dan karakter Foke yang pada suatu saat mendadak jadi ‘Pengikut Buta’ merupakan karakter yang sangat membahayakan, dan sangat kontraproduktif dengan jabatan dan kekuasaannya sebagai Kepala Daerah.

“Tak ayal, jika problematika sosial di Jakarta dengan maraknya jumlah warga miskin, masyarakat putus harapan dan penderita gangguan jiwa yang berseliweran di jalan-jalan protokol ibukota sebagai impak dari karakter Gubernur DKI Jakarta yang tak berbanding lurus dengan norma, etika dan nilai keteladanan” Tegasnya.

IBSW juga menilai, tindakan foke mengacungkan jari tengah sudah melanggar kepatutan dari agama. "Kami mendesak kepada MUI untuk memanggil Gubernur Fauzi Bowo dan mempertanyakan perilaku itu, sekaligus MUI dapat mengingatkan Gubernur agar bersikap sesuai kaidah agama yang dianutnya," ungkapnya.

Selain akan melaporkan ke MUI, IBSW juga akan melaporkan Foke ke institusi kedokteran agar memeriksa psikologi dan kondisi kesehatan Fauzi Bowo. [Widad/dbs]

Tolak Rekomendasi 'Gila' Komnas HAM, Ulama Madura Akan Temui MUI

MADURA (voa-islam.com) - Para ulama yang tergabung dalam organisasi Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra) berencana menemui pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, terkait penolakan lima rekomendasi Komnas HAM.

Juru bicara Bassra, KH Nuruddin A Rahman, Sabtu (21/4) mengatakan, perwakilan ulama Madura perlu menghadap secara langsung kepada MUI pusat, karena lima rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM dinilai sangat berbahaya.

"Rencananya tanggal 29 April ini kami akan datang ke MUI pusat di Jakarta guna menyampaikan hal ini," kata Nurddin.

Ia menjelaskan, kedatangan ulama Madura ke Jakarta itu, setelah menemui komisi 8 DPR RI pada tanggal yang sama, guna menyampaikan surat penolakan kepada pimpinan DPR.

Nuruddin menjelaskan, hal itu juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan para ulama Bassra bersama dua anggota Komisi 8 DPR RI di gedung Islamic Centre, Pamekasan pada tanggal 14 April lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri dua anggota DPR RI asal Madura itu, yakni MH Said Abdullah dan Ach Rubai'e, Bassra menyatakan, menolak rekomendasi tersebut dan akan mengirin surat kepada pimpinan DPR RI.

Hal mendasar yang menjadi sorotan pada ulama adalah rekomendasi pernikahan Komnas HAM agar menghapus undang-undang yang mengatur pelarangan nikah beda agama dan guru agama dari pemeluk agama yang sama di lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, katanya, ulama se-Madura sepakat menolak lima rekomendasi Komnas HAM tersebut, dan meminta Presiden dan pimpinan DPR RI tidak melaksanakan rekomendasi yang menurut dia merugikan umat Islam dan bisa mengancam kerukunan umat beragama.

Lima rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM belum lama ini menyebutkan, pertama, menghapus larangan nikah beda agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bassra menilai, rekomendasi ini akan merusak norma-norma agama, khususnya umat Islam, karena pernikahan beda agama jelas dilarang dalam Islam.

Kedua, komisi ini merekomendasikan agar agar pencantuman agama dalam berbagai atribut kependudukan termasuk dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 hendaknya dihapus.

Ketiga, menyoal tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan karena dianggap membatasi kebebasan beragama warga negara dengan mencap sesat orang yang berbeda keyakinan dengan kelompok mayoritas.

Para ulama Madura berpendapat, jika undang-undang ini dihapus, maka nantinya kemurnian agama bisa ternodai dengan alasan karena adanya kebebasan dalam menjalankan agama yang keyakinannya masing-masing.

Keempat, rekomendasi Komnas HAM yang juga ditolak para ulama di Madura ini adalah tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 (yang populer disebut SKB 2 Menteri).

Menurut rekomendasi tersebut SKB 2 Menteri itu menghambat kebebasan mendirikan rumah ibadah di kalangan kelompok minoritas, seperti yang terjadi pada kasus gereja GKI Yasmin Bogor.

Kelima, Komnas HAM menginginkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan yang mengharuskan peserta didik mendapatkan pelajaran agama dan guru agama yang beragama sama hendaknya dihapus.

"Saya kira penolakan tentang lima rekomenasi Komnas HAM ini tidak hanya dari ulama Madura, akan tetapi, juga dari semua ulama di Indonesia ini," kata juru bicara Bassra KH Nuruddin A Rahman. [Widad/ant]

Otoritas Zionis akan kembali membangun 217 unit rumah baru ilegal di Yerusalem

YERUSALEM (Arrahmah.com) - Koalisi Sipil untuk Hak Palestina di Yerusalem melaporkan bahwa pemerintah Zionis telah memutuskan untuk memperluas pemukiman ilegal Nof Zion di Jabal al-Mokabber di wilayah timur Yerusalem yang diduduki, menyetujui pembangunan 217 unit rumah tambahan.
Proyek ini berada di bawah rencana yang dikenal dengan Proyek 8815, 100 unit telah dibangun dalam tahap pertama proyek, sedangkan tahap kedua akan mengarah pada pembangunan 217 unit baru.
Koalisi melaporkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Israel menerbitkan rincian rencana untuk tujuan banding dan juga mengumumkan tawaran atau pembangunan 645 unit untuk pemukim Yahudi di Jabal al-Mokabber, baik rumah tinggal, komersial dan tawaran lain untuk pembangunan area komersial.
Israel juga mengumumkan tawaran untuk pembangunan 180 unit di pemukiman Gan Ayalon di pemukiman ilegal Givat Zeev.
Koalisi lebih lanjut menyatakan bahwa Israel mengumumkan rencana struktural dari sejumlah hotel yang akan di bangun di lahan milik kota Palestina, Beit Safa di Yerusalem timur.
Otoritas Zionis seperti yang dilaporkan Koalisi akan membangun pabrik batu di lahan milik penduduk Doura dan Ath-Thahiriyya, dekat selatan kota Hebron, konstruksi di daerah yang kaya sumberdaya, terletak di 12 persegi meter dekat Rammoun, Anata, Ath-Thahiriya dan Doura.
Kebijakan otoritas Zionis didasarkan pada prinsip secara signifikan meningkatkan jumlah pemukiman Yahudi dengan mengorbankan Palestina dan tanah mereka, merebut tanah secara ilegal dan dengan memaksakan pembatas untuk mencegah rakyat Palestina membangung rumah atau proyek di samping kebijakan pembongkaran rumah secara paksa.  (haninmazaya/arrahmah.com)

Pernyataan Daulah Islam Irak terkait serangan terakhir: sebagai balasan atas kejahatan Safawi

IRAK (Arrahmah.com) - Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu." (Al-Fath: 22-23)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد

Setelah bertawakkal kepada Allah dan melakukan alasan-alasan yang Dia fasilitasi untuk hamba-hambaNya, dan sebuah balasan atas aksi penahanan, kekerasan, pengepungan dan pengambil alihan tanah wilayah Ahli Sunnah yang sudah terpapar, dan terutama wilayah Baghdad dan sekitarnya yang semakin parah dan meningkat dengan jelas baru-baru ini sebelum puncak kekejian di Baghdad, dan masih terus berlanjut, dan telah digunakan oleh pemerintah Zona Hijau untuk menekan proyek kejahatan Safawi kedepan, dengan berkolusi bersama para pengkhianat dari mitra Ahli Sunnah dalam permainan 'Demoksratis'.
Bagian dari usaha keamanan dan militer Daulah Islam telah dimobilisiasi dalam gelombang baru dan Kamis (19/4/2012) berdarah lainnya untuk  kepala orang-orang murtad, dan dalam operasi simultan yang menargetkan keamanan, militer dan pusat-pusat pemerintahan serta kepemimpinan pemerintahan Rafidhah, dan puncak dari para pengkhianat yang memberikan mereka wewenang di Baghdad dan lainnya, dan menjadi alasan dalam perluasan proyek Safawi di wilayah-wilayah Ahli Sunnah. Dan rinciannya akan dipublikasikan nanti setelah survei dan dokumentasi dalam laporan berkala yang dipublikasikan oleh Departemen Informasi.
Kami mengkonfirmasi Ghazwah (pertempuran) ini adalah awal dari apa yang menanti mereka di hari kemudian yang Allah kehendaki, sebuah cincin dalam rangkaian yang diberkahi dimulai dan tidak akan berhenti hingga Allah mengadili antara kita dan Rafidhah musyrik. Menegaskan sekali lagi kelicikan media yang tidak akan membuat keliru mata-mata yang adil juga Muslim Muwahid dalam mengurangi hasil serangan khusus dan mendistorsi serta meremehkan kegagalan keamanan yang jelas dari pemerintah bobrok Rafidhah, karena tujuan dari lembaga-lembaga salibis yang mengendalikan pasar media saat ini adalah mendukung proyek Safawi di Baghdad dengan alasan untuk kelanjutan dan kelangsungan hidup, dan mempromosikan serta memoles gambarnya yang buruk, karena musim gugur berakhir dengan kegagalan proyeknya di Iraq, dan awal dari kembalinya Syi'ah Safawi yang mereka tanam di wilayah itu, terutama setelah dimulainya revolusi Ahsli Sunnah di Syam barokah.
Allah Akbar
"Dan hanya milik Allah lah kemuliaan itu, milik RasulNya dan orang-orang beriman, sedang orang-orang munafik tidak mengetahuinya"

Departemen Informasi - Daulah Islam Irak

Kamis 27 Jumadil Awwal 1433 H

19/4/2012

(siraaj/arrahmah.com)

Israel minta warganya tinggalkan Sinai

TEL AVIV (Arrahmah.com) - Otoritas Zionis Israel memperingatkan warganya pada hari Sabtu (21/4/2012) untuk segera meninggalkan Semenanjung Sinai demi menghindari kemungkinan serangan 'teroris'.
"Seluruh warga Israel di Sinai diminta untuk meninggalkan wilayah ini dan segera kembali ke Israel," ungkap pernyataan yang dikeluarkan oleh biro anti-teroris.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, organisasi teroris di Jalur Gaza terus melanjutkan usaha mereka untuk melakukan serangan teror melawan Israel dan menargetkan pantai Sinai," seperti diungkap dalam pernyataan itu.
Resorts sepanjang Laut Merah di Sinai adalah tujuan wisata populer bagi warga Israel yang ingin mencari istirahat relatif murah.
Tapi sejak awal pemberontakan di Mesir yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak tahun lalu, keamanan di semenanjung telah memburuk secara signifikan. Mesir telah mengirimkan pasukan ke daerah itu.
Agustus lalu, sejumlah pria bersenjata menyusup ke Israel selatan dari Sinai dan meluncurkan serangkaian penyergapan terkoordinasi pada kendaraan di utara jalan perbatasan dari resor Laut Merah Eilat. Delapan warga Israel tewas dan lebih dari 25 orang lainnya terluka.
Kepala intelijen militer Israel, Koshavi Aviv, baru-baru ini mengatakan negara Yahudi itu telah menggagalkan lebih dari 10 percobaan serangan dalam dua bulan terakhir.
Daerah perbatasan juga merupakan surga bagi penyelundup Badui. Pemerintah Israel sering menyita obat-obatan, rokok, dan peralatan telekomunikasi serta senjata dan bahan peledak menuju Jalur Gaza.
Israel sedang membangun sebuah penghalang keamanan baja raksasa sepanjang 240 kilometer (150 mil) di perbatasan, yang dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun ini. (althaf/arrahmah.com)